Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lagi-lagi berulah saat paripurna membahas bahan bakar minyak (BBM) digelar pada pekan lalu. Partai ini membelot saat paripurna digelar. Keberadaan PKS di Setgab Partai Koalisi pun dipertanyakan.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, akan sama-sama enak jika PKS tidak berada di dalam koalisi. PKS lebih leluasa mengkritisi pemerintah sehingga tidak menjadi oposisi tanggung. Sedangkan Setgab Koalisi pun akan lebih kompak.
"Memang PKS sejak pergolakan kenaikan BBM pasca paripurna menunjukkan kesiapan bahwa di posisi mana pun, mau koalisi atau tidak, PKS sudah menghitung kemungkinan yang terjadi," ujar Yon dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (3/4/2012).
Berada di dalam koalisi dan bergabung dengan partai penguasa pasti memberikan keistimewaan bagi PKS. Selain turut menikmati kue kekuasaan, PKS juga memperoleh akses di pemerintahan. Jika kinerja pemerintah baik maka bisa menyumbang popularitas juga ke partai koalisi.
"Tapi juga bisa dilihat bahwa selama 2 periode di dalam koalisi itu toh juga tidak menaikkan suara PKS selama ini," lanjut Yon.
Menurut dia, dorongan dari para kader agar PKS berada di belakang layar cukup kuat. Karena itu pilihan secara ksatria memutuskan keluar koalisi dinilai sebagai langkah rasional yang tepat.
"Di luar koalisi bebas dan mampu mengkritisi. Tidak lagi dilema ketika berada dalam koalisi tapi berseberangan di isu yang tidak populer," saran Yon.
Seperti diketahui, sejumlah kader PD mendesak PKS dikeluarkan dari koalisi karena membelot dari koalisi dalam rapat paripurna BBM akhir 30 Maret lalu. Tapi seiring dengan kritik pada PD, PD kini cenderung melunak terhadap PKS.
Menurut Wakil Ketua DPP PD, Sutan Bathoegana, Setgab Koalisi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat membahas sikap PKS yang membelot soal BBM. Rapat ini dihadiri 'dewa-dewa' di Setgab. Namun waktunya kapan masih belum diketahui.
sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar